Oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag.
Perkembangan dimensi yuridis Islam erat kaitannya dengan perkembangan teologi Islam. Dalam kepercayaan Ibrahim, hukum dan teologi bernafas dalam ruang agama yang sama, seperti yang juga dapat kita lihat dalam Yudaisme dan Kristen. Gagasan hukum ilahi menghubungkan hukum dan teologi dengan perjuangan sosial dan kepemimpinan politik di setiap komunitas, menghadirkan ketegangan antara wahyu dan akal, hukum ilahi dan interpretasi hukumnya, tradisi atau reformasi, serta otoritas agama dan kekuatan politik.
Pada dekade terakhir abad ke-7, dimulailah pemikiran hukum Islam di wilayah bekas Bizantium dan Sasania di bawah hegemoni Arab. Mereka adalah masyarakat yang diresapi tidak hanya oleh kebiasaan hukum suku Arab tetapi juga oleh sistem legal-yuridis, kebiasaan, dan praktik hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hukum Romawi, hukum provinsi, Lingkaran Keadilan Sasania, tradisi hukum Yahudi, Kristen, dan Zoroaster adalah bagian dari komunitas ini. Di Kekaisaran Romawi Barat, proses pencampuran budaya analog terjadi di bawah penguasa Jerman yang baru antara abad ke-5 hingga ke-6. Khususnya, dengan Visigoth dan Iberia yang diromanisasi di Semenanjung Iberia, Frank di domain Galia-Romawi, dan kemudian antara Lombard dan Romawi di Semenanjung Itali.
Proses yang tumpang tindih ini pertama-tama memungkinkan munculnya hukum Romawi yang divulgarisasi, kemudian sistem hukum Romawi-Jerman yang terkodifikasi, dan kemudian hukum Eropa pada umumnya. Itu adalah proses yang lambat dan memakan waktu beberapa abad untuk menggabungkan warisan hukum Romawi dan hukum Kanonik yang ada, menciptakan teknik, struktur, dan institusi hukum baru yang dipinjam dan dibentuk kembali dari sumber sekuler dan agama.
Sistem hukum Islam mampu mengembangkan identitas sejatinya di bawah gerakan mazhab Tradisionalis. Yakni aliran teologi yang muncul pada abad ke-8 dan memperoleh kekuatan pada abad ke-9 dan ke-10, dan menjadi gerakan teologis yang dominan dalam Islam sejak abad ke-11 dan seterusnya.
Pengaruh Hukum Asing
Secara teoretis, para ahli hukum Islam Tradisionalis menolak pengaruh hukum asing dan mempertahankan perkembangan eksklusifnya dari sumber-sumber Islam, terutama Al-Qur’an dan sunah. Namun, pertanyaan tentang pengaruh sistem hukum lain masih belum jelas, dan bagaimana keberhasilan mazhab Tradisionalis masih cukup kabur.
Asal usul Syariah sebagai hukum dan pedoman ilahi mengikuti narasi kenabian. Bagi Sunni, proses bimbingan ini pada awalnya dilakukan oleh Muhammad, dan kemudian oleh para sahabatnya, penerus mereka, dan kemudian para mujtahidun dan fuqaha, sebagai ahli independen dengan otoritas dari empat mazhab hukum Islam (fiqh): Hanafi , Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, yang muncul pada abad ke-9.
Mazhab-mazhab ini ini memiliki pengetahuan doktrinal kumulatif berdasarkan pendapat hukum dari para ulama terkemuka yang menjadi saluran dari otoritas hukum kolektif. Landasan teologis mereka memberikan pedoman dogmatis yang berhubungan dengan tiga mazhab teologi yang juga berkembang pada abad ke-9 dan ke-10: Athari membela teologi Tradisionalis yang memproklamirkan satu-satunya otoritas literal Al-Qur’an dan hadis dan menolak metodologi rasionalis. Maturidi fokus pada peran akal dan Asy’ari berdasarkan kekuatan otoritas ulama. Ketegangan antara pendekatan rasionalis, terutama diwakili oleh gerakan Mu’tazilah, dan literalisme tradisionalis yang sebagian besar diwakili oleh mazhab teologi Athari, meningkat pada abad ke-10.
Maturidi dan mazhab teologi Asy’ari mencoba menengahi antara perdebatan ulama yang terpolarisasi dengan cara menawarkan sintesis teologis ini. Namun, kaum tradisionalis menolaknya. Menurut Patricia Crone, para fuqaha dan mutakallimun memulai sistem bangunan rasional mereka sebelum kaum Tradisionalis muncul.
Dalam pandangan Daniel Brown, masukan hadis tidak signifikan selama periode proto-Sunni awal, dan sunah tidak selalu diidentikkan dengan riwayat spesifik tentang Muhammad karena sumber otoritas keagamaan digambarkan kemudian oleh para sarjana.
Singkatnya, konflik dalam Islam antara Tradisionalisme yang diwakili oleh gerakan Ahl al-hadits, dan Rasionalisme yang dipertahankan oleh gerakan Ahl al-Ra’y, tidak menemukan titik temu yang tegas.
Buntut dari perselisihan ini merumuskan kembali kekuasaan khalifah, mengubah perkembangan sistem hukum Islam, dan memberdayakan ulama sebagai otoritas keagamaan. Narasi Sunni menyatakan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem legal-yuridis yang lengkap, di mana sumber otoritas mengalir dari Al-Qur’an dan sunah, memungkinkan penemuan aturan tambahan dan penerapan prinsip-prinsip hukum universal.
Pada masa keemasan legal-yuridis dari abad ke-9 hingga abad ke-10, pertumbuhan ijtihad berkembang sebagai upaya rasional untuk mencari solusi permasalahan yuridis oleh para ulama dan ahli hukum, mujtahidun dan fuqaha. Sebagian besar sarjana hukum Islam menganggap al-Syafi’i (767-820 M) sebagai sarjana hukum utama yang mendefinisikan ulang Ushul al-fiqh sebagai sistem yuridis yang lengkap.
Ketegangan antara Akal dan Wahyu
Dalam karyanya al-Risalah, al-Syafi’i menganalisis prinsip-prinsip fikih, menetapkan pedoman utama ijtihad, dan mengembangkan metodologi untuk menengahi ketegangan antara akal dan wahyu. Peran ijtihad berubah selama berabad-abad dan menurut tesis dominan di kalangan sarjana hukum, mazhab Sunni ortodoks menutup posisi doktrinal mereka dan menyatakan bahwa setelah abad ke-10 itu pintu ijtihad telah tertutup.
Akibatnya, korpus doktrinal Syariah menjadi kaku. Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, perdebatan ini masih terbuka. Melalui analisis mendalam, Mohammad Kamali menegaskan bahwa ijtihad dalam Islam Sunni dilarang jika bertentangan dengan aturan Al-Qur’an, sunah, dan ijma’.
Bagi Syiah, sumber hukum, terutama Al-Qur’an dan sunah, secara substansial tetap sama dengan Sunni, meskipun ijma’, qiyas, dan penalaran hukum sering ditafsirkan berbeda. Menurut Devin Stewart, doktrin hukum Sunni mempengaruhi ahli teori hukum Syiah melalui arus utama yurisprudensi Islam. Dua mazhab fikih Syiah (Imamiyah dan Ismailiyah), menganggap Imam Kelima Muhammad al-Baqir (677-733) dan putranya Imam Keenam Ja’far al-Sadiq (702-765) keturunan Ali dan pendiri mazhab Ja’fari.
Menurut catatan, keduanya lahir dan meninggal di Madinah. Perdebatan tentang penerus al-Sadiq membagi Syiah menjadi dua cabang: Ismailiyah, pengikut putra pertamanya Ismail dan garis keturunannya, yang kemudian membangun dinasti Fatimiyah (909-1171) di Afrika Utara dan mengembangkan yurisprudensi Ismailiyah, terutama oleh seorang ulama abad ke-10 bernama Al-Qadi al-Nu’man; dan Syiah Ithna Ash’ari atau Imamiyah, pengikut adik Ismail Musa al-Kahdim dan keturunannya.
Musa (745-799) dipenjarakan beberapa kali oleh Harun al-Rashid dan meninggal di penjara di Bagdad. Teologi Ithna Ash’ari adalah landasan teori hukum Syiah, berdasarkan tradisi bahwa Nabi Muhammad menunjuk Ali sebagai penggantinya dan Amirul Mukminin.
Dasar-dasar Kepemimpinan
Tradisi ini meletakkan dasar-dasar kepemimpinan dinasti politik-keagamaan dan membentuk garis keturunan lurus dari Ali, sebagai Imam pertama, dan Fatimah putri Muhammad, hingga putra-putranya Hassan dan Hussein, sebagai Imam Kedua dan Ketiga. Dan keturunan Hussein sebagai Imam berturut-turut.
Teologi ini kemudian memfasilitasi perkembangan hierarki agama yang kuat — mungkin dari substrata budaya kasta imam Zoroaster — yang menghubungkan otoritas ulama tertinggi Syiah Ayatollah dengan Imam terakhir Mahdi.
Mazhab teori hukum Ja’fari terpecah menjadi dua cabang terpenting, Usuli dan Akhbari. Keduanya menerima hadis yang sama tetapi berbeda dari mazhab Sunni dalam beberapa interpretasi hukum mengenai hukum keluarga, memungkinkan pernikahan sementara, warisan, kontrak, dan perpajakan agama.
Perbedaan utama antara kedua cabang ini adalah mengenai analisis ijtihad. Akhbari adalah kelompok minoritas Syiah yang mengambil pendekatan lebih dekat dengan interpretasi Sunni tentang ijtihad. Usuli adalah cabang dominan di antara Dua Belas, dan ushul al-fiqh khas mereka sebelumnya dikembangkan oleh Al-Syekh al-Tusi pada abad ke-11.
Tulisan ini juga dimuat di Kolom Publika Solopos
