Moderasi Islam: Memelihara Keseimbangan Kekayaan (Bagian 3)

Oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag.

Memelihara dan melindungi kekayaan adalah bagian dari tujuan Syariah terakhir. Konsep Islam tentang kekayaan (al-Mal), sebagaimana paparan singkat di atas, jika dipahami dan ditaati tidak lain adalah untuk menjamin perlindungan kekayaan, baik pribadi maupun publik.

Berbeda dengan ideologi barat dan kapitalis, yang percaya bahwa manusia memiliki apa yang dia miliki dan dapat melakukan apa pun yang dia inginkan dengan kekayaan itu, Islam mengajarkan bahwa harta dan sumber daya hanyalah amanah yang pemilik sebenarnya adalah Allah SWT.

Segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Segala urusan kembali kepada Allah. Perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah. Apa yang kita peroleh dan tampaknya kita miliki tidak lain adalah karunia dari Allah.

Faktanya segala sesuatu hanya milik Tuhan, dan Dia akan mewarisi semuanya. Allah akan mewariskan langit dan bumi. Kita juga diberitahu bahwa apa yang kita miliki adalah ujian dari Allah SWT. Seseorang hanya dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang sah. Selebihnya adalah milik Allah dan harus dibelanjakan sesuai kehendak-Nya, seperti membantu orang-orang yang kurang beruntung di antara kita, termasuk kerabat kita, orang miskin, dan musafir.

Pemborosan dalam pengeluaran dilarang dalam Islam, dan mereka yang melakukan ini digambarkan sebagai saudara setan. Sementara menikmati karunia Allah sangat dianjurkan, segala jenis pemborosan tidak dianjurkan. Al-Qur’an menggambarkan orang-orang beriman sebagai orang-orang yang moderat (wasathiyyah) dalam kebiasaan belanja mereka.

Syariah menuntut agar kekayaan, baik pribadi maupun publik, dilindungi. Di antara hal-hal yang membantu melestarikan dan melindungi kekayaan adalah dorongan perdagangan dan investasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan ketergantungan individu pada negara. Agar ekonomi tetap berkembang, uang perlu terus beredar, berpindah dari tangan mereka yang memilikinya kepada mereka yang membutuhkannya dalam pertukaran barang, jasa, atau keuntungan melalui perdagangan dan investasi.

Perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa dengan alat tukar, yaitu uang. Investasi, di sisi lain, melibatkan pengambilan risiko dengan harapan untuk keuntungan di masa depan, baik melalui produksi dan penjualan barang atau meminjamkan uang dengan imbalan bagi hasil. Kata Arab untuk investasi adalah istitsmar, yang secara harfiah berarti menghasilkan buah. Hasil panen mungkin baik atau buruk; karenanya ada unsur risiko dalam investasi.

Sementara meminjamkan uang untuk bagi hasil dalam bisnis diperbolehkan atas dasar untung dan rugi, sementara meminjamkan uang dengan cara riba atau bunga dilarang. Perlu dicatat bahwa, selain Al-Qur’an, kitab suci sebelum kedatangan Islam juga melarang riba. Al-Qur’an mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa kitab suci mereka telah melarang riba.

“Dan karena mereka mengambil riba padahal diharamkan bagi mereka, dan memakan harta orang dengan cara yang zalim; dan Kami sediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih” (QS.al-Nisa 4: 161).

Syariah juga berjanji untuk melindungi kekayaan non-Muslim, bahkan terhadap apa yang dianggap berharga bagi mereka namun mungkin tidak penting bagi umat Islam, seperti babi atau minuman keras. Menurut Imam Abu Hanifah, jika seorang Muslim menghambur-hamburkan atau merusak harta milik Muslim lain, dia tidak dapat dimintai ganti rugi. Namun, jika seorang Muslim merusak aset milik seorang non-Muslim, ia akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.

Hubungan antar masyarakat akan terancam jika ada halangan dalam implementasi ekonomi. Ketika keuntungan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, maka kesenjangan ekonomi yang nyata antara si kaya dan si miskin akan muncul. Oleh karena itu, kekayaan yang terkumpul tidak bisa dipegang oleh satu partai atau kelompok etnis tetapi harus dibagi secara adil di antara semua kelompok etnis.

Keseimbangan dan kualitas dalam membagi kekayaan seperti yang disebutkan dalam maqasid ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana juga disebut dalam Pancasila sila kelima. Hal ini sejalan dengan karakteristik persamaan dan keadilan yang terdapat dalam konsep wasathiyyah.

Kekayaan dan harta sekali lagi tidak mutlak dimiliki oleh individu atau ras tertentu melainkan milik Allah SWT. Manusia hanya diberi tanggung jawab dan kepercayaan sebagai konsumen sesuai dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat kembali sejarah pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan al-Rasyidin, maka masyarakat non-Islam diperlakukan dengan baik dan tidak dikecualikan untuk menikmati kekayaan bangsa.

Ada kejadian ketika Khalifah ‘Umar al-Khattab bertemu dengan seorang Yahudi tua yang sedang mencari sedekah. Khalifah sedih melihat pemandangan itu dan menanyakan nasib sesepuh itu. Penatua menjawab bahwa karena keadaannya yang sudah tua, dia tidak dapat bekerja. Setelah mendengar penderitaannya, Khalifah ‘Umar al-Khattab segera membawanya ke Yerusalem.

Di sana, Khalifah ‘Umar al-Khattab menginstruksikan agar penatua diurus. Khalifah berkata bahwa: “Tidak ada keadilan, kami memungut pajak (jizyah) dari mereka ketika mereka masih muda dan meninggalkan mereka ketika mereka tua.”

Paparan di atas menunjukkan kepada kita bahwa maqasid dalam memelihara harta dan kekayaan berada di atas panduan prinsip wasathiyyah yang bertumpu pada tiga hal. Ketiga hal tersebut yakni berlandaskan tauhid dan keimanan akan hari akhir, ada hubungan kuat antara kehidupan duniawi dan ukhrowi, yang berimplikasi pada hasil dari pilihan tindakan manusia baik yang dipetik secara langsung dalam kehidupan ini (ajr al-dunya) maupun kehidupan setelah kematian (ajr al-akhirah) dan pemanfaatan harta dan kekayaan secara wasath bukan semata keberuntungan dunia, namun juga mendapatkan balasan yang hanya diperoleh di akhirat nanti (ajr al-akhirah).

Kesuksesan adalah memperoleh ridha Allah dan bukan akumulasi kekayaan. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah kewajiban dan tugas khalifah yang diperuntukkan bagi Allah semata, sehingga kemajuan material berada dalam kerangka nilai-nilai moral. Harta dan kekayaan itu merupakan karunia Allah.

Maqasid hifz al-mal dapat memberikan jawaban atas persoalan perilaku konsumsi harta dan kekayaan, yang tidak dapat dijelaskan dalam prinsip mana pun.

“Memelihara harta/kekayaan” tidak melupakan pentingnya kebutuhan dan keinginan, serta pemenuhannya, namun disertai keseimbangan moral sekaligus memelihara lingkungan alam dan kemanusiaan yang lestari dan keniscayaan bagi bekerjanya fungsi kesadaran secara memadai. (habis)

Tulisan ini juga dimuat di Kolom Publika Solopos